Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

27
                                BAB III
KONDISI PELAKSANAAN PERAN BINTER SAAT INI

11. Umum.

Secara umum pem binaan teritorial yang diselenggarakan oleh TNI

b e rsa m a -sa m a kom ponen bangsa terkait lainnya sudah berjalan dengan baik,

namun apabila dihadapkan dengan tuntutan untuk mampu mewujudkan stabilitas

keam anan wilayah sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini dan

m engemukanya berbagai permasalahan konflik diberbagai wilayah nasional yang

telah menjurus kepada disintegrasi bangsa, m aka hasil pembinaan teritorial belum

mencapai sasaran yang diharapkan.  Disamping hal tersebut, dengan

bergulirnya reformasi nasional, banyak terjadi tuntutan adanya perubahan

diberbagai bidang kehidupan term asuk di dalam nya penghapusan Komando

Teritorial sebagai pelaksana kegiatan pem binaan teritorial di wilayah, karena

adanya beberapa kelom pok m asyarakat yang m em andang bahwa Binter

adalah m erupakan wujud keengganan TN I untuk m eninggalkan politik praktis

dan masih memikirkan hal-hal diluar tugas pokok.

12. Kondisi pelaksanaan peran Binter saat ini.

         a. Lingkup kewenangan penyelenggaraan Binter.

                     1) Di lingkungan TN I. Secara umum belum tersosialisasikan
                     sampai pada tingkat Komando/Satuan Kewilayahan terendah.
                     Walaupun lingkup kewenangan dalam Petunjuk Dasar Binter TN I
                     telah diatur tentang kewenangan dan tanggung jawab
                     penyelenggaraan Binter TN I, namun lingkup kewenangan tersebut
                     belum diatur didalam Petunjuk Pelaksanaan pada masing-masing
                    Angkatan.
                     2) Di lingkungan Pemerintahan. Binter yang merupakan bagian
                     dari fungsi pemerintahan, secara umum belum terealisasi dengan
                     baik, bahkan ada diantara Kepala Daerah (Bupati/WaliKota) yang
                     menyatakan bahwa Binter merupakan tanggung jawab TN I, sehingga
                    dalam upaya penyiapan potensi wilayah yang meliputi penyiapan
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18