Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13
95
dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan ini
juga dimaksudkan agar etika pemerintahan secara hirarkis berjalan baik.
e. Menko Kesra, Menko Ekuin, Kemendagri, dan Bappenas, berkenan
melakukan koordinasi dan penyelarasan kebijakan tingkat pusat.
Diperlukan koordinasi maksimal antar Kementrian pemerintah pusat
berkaitan dengan kebijakan yang akan diterapkan kepada daerah. Hal ini
dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah, sebab kalau kurang koordinasi pada tingkat
kementrian akan berpengaruh terhadap harmonisasi hubungan yang
kurang efektif antara pusat dan daerah.
Uraian upaya yang dikemukakan di atas, sejalan dengan:
1) Teori kepemimpinan Bass (1985) dan Yukl (1998), khususnya teori
kepemimpinan transformasional.
Bas dan Yukl menjelaskan bahwa pemimpin akan menjadi tidak
efektif dalam menjalankan kepemimpinannya apabila tidak memiliki
kewenangan penuh, atau kepemimpinan semu (quasi leadership). Dalam
konteks ini model kepemimpinan tamsformasional berusaha mencari jalan
keluar atau mengatasinya, sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih efektif
dan efisien bahkan ‘beyond expectation\ 24 ;
2) Teori kekuasaan Michel Foucault, menjelaskan bahwa kekuasaan itu
terlaksana bukan pertama-tama melalui kekerasan, seperti pertarungan
kekuatan, dan bukan pula dominasi suatu kelas karena penguasaan
ekonomi atau idelogi, melainkan seluruh struktur tindakan dalam
kewenangan yang diberikan pada suatu situasi strategsi.25 Jadi menurut
Michael kunci kepemimpina adalah kewenangan, ketika kepemimpinan
memiliki kewenangan yang penuh, maka akan efektif dalam fungsinya.
Hal tersebut dimaksudkan agar kepemimpinan Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan yang efektif,
sehingga para Bupati dan Walikota dapat membangun komunikasi yang
berhasil dan berdaya guna. Gubernur juga dapat mengkoordinasi para
Bupati dan W alikota secara efektif dalam tata kelola pemerintahan.
24Ali, Eko M aulana. Kepemimpinan Integratif dalam Konteks Good Governance. TTP. PT.
Multicerdas Publishing., h. 101.
Haryatmoko. Op. Cit., h. 238-239
