Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

91

Upaya dari Strategi 5. Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat
dengan Pem erintah Daerah.

a. DPR, melalui Komisi II, DPD, dan Pemerintah, melalui Kementrian
Dalam Negeri dan Kementrian PAN, diharapkan melakukan evaluasi
mengenai sinergisme hubungan Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah.
Dalam rangka membangun harmonisasi hubungan pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah, dibutuhkan sinergisme yang efektif melalui
pelaksanaan kepemerintahan yang baik berdasdarkan nilia-nilai luhur dan
prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, dilandasi oleh semangat
kebersamaan dalam kepemimpinan nasional. Sebab pemerintahan daerah
adalah bahagian integral dari pemerintahan nasional, antara pemerintah
pusat dengan daerah saling menunjang dalam tata kelola pemerintahan
negara secara hirarkis, dengan berpegang teguh pada kepentingan
nasional.

Dalam konteks kajian wawasan nusantara dan ketahanan nasional,
hal tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi bumerang bagi
tata kelola pemerintahan negara di masa mendatang. K,eutuhan negara
yaitu NKRI adalah harga mati bagi bangsa Indonesia, jangan ada peluang
yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, semua variabel
yang dipandang berpotensi mengganggu harus dibenahi. Kalau hubungan
pemerintah pusat dengan daerah tidak sinergis, maka merupakan salah
satu potensi yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan, juga akan
sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

Untuk mensinergikan hubungan tersebut ada baiknya dimulai dari
merevisi atau mengganti UU Rl Nomor 32 tahun 2004, karena dalam UU Rl
tersebut tidak secara tegas menyebut hirarki pemerintahan, idealnya
ditegaskan bahwa hirarki itu penting. Hirarki dalam artian kewenangan
secara struktural harus jelas, yaitu pemerintah pusat mengatur pemerintah
provinsi, dan pemerintah provinsi mengatur pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini juga terkait dengan implementasi etika pemerintahan.