Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

85

Presiden, dan DPD sejatinya direvisi. Misalnya dalam pasal (13) dan pasal
(14) ayat (2).

b. DPR, DPD, dan Pemerintah kiranya melakukan revisi UU Rl Nomor
27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Adapun pasal-pasal yang perlu direvisi adalah pasal (71), pasal (72)

ayat (2), (3), dan (4). Di dalam pasal (72) tersebut ditegaskan bahwa DPR
memiliki kewenangan atau fungsi memanggil paksa pejabat negara,
pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat, DPR juga
berkewenangan menyandera pejabat tersebut selama 15 hari. Fungsi ini
sangat luar biasa sebuah lembaga DPR yang nuansa politisnya sangat
besar memiliki kewenangan seperti demikian.

Berkenan dengan sejumlah pasal di atas idealnya dihapus, karena itu
kepada MPR selaku lembaga yang berkewenangan diharpakan merevisi
pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, khususnya yang berkaitan dengan
fungsi DPR yang dipandang berlebihan. Kepada DPR dan Presiden kiranya
melakukan evaluasi dalam bentuk merevisi beberapa pasal dalam
beberapa UU Rl yang dikemukakan di atas, sehingga terjadi proporsi fungsi
diantara lembaga pemerintahan negara. Tidak ada yang lebih dominan,
DPR tidak lebih memiliki fungsi jauh lebih besar dari lembaga negara
lainnya, idealnya berimbang.

c. MPR, MK, dan MA diharapkan melakukan evaluasi terhadap Proporsi
Fungsi DPR.
Dalam rangka menyeimbangkan fungsi lembaga pemerintahan

negara, maka fungsi DPR sebagaimana telah dijelaskan dalam upaya 1
dikurangi. Dengan demikian, fungsi DPR cukup sebagiamana diatur dalam
pasal (20A) UUD NRI 1945. Namun dalam pasal tersebut ada yang diubah
yaitu fungsi legislasi atau kewenangan membuat UU adalah menjadi
kewenangan MPR, tidak lagi menjadi kewenangan DPR, karena MPR juga
lembaga legislatif. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembentukan UU tidak
terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis. Kerana DPR adalah
representasi dari partai politik, maka fungsinya adalah pengawasan dan
keuangan serta hak-hak lainnya yang proporsional, tetapi tidak lagi memiliki