Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

59

3) Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Kepemimpinan nasional merupakan mata rantai atau rangkaian

pemimpin dari pusat sampai ke daerah, baik di Provinsi maupun di
Kabuapten dan Kota. Kepemimpinan nasional akan menjadi kuat, apabila
interaksi pemimpin pusat dengan pemimpin di daerah menjadi harmonis,
bersinergi, dan searah dalam menetapakan program kerja nasional.

Otonomi daerah sejatinya menjadi media pembagian kewenangan
yang efektif, jangan ada ego sektoral di antara kepempinan nasional,
kepemimpinan di daerah adalah bahagian dari kepemimpinan nasional.
Kepemimpinan pemerintahan pusat sejatinya mampu membimbing,
mengarahkan, dan memfasilitasi kebijak-kebijakan kepemimpinan nasional
di daerah, agar terjadi interaksi substansial sebagai bagian yang utuh
dalam sistem pemerintahan.

b. K o ntrib usi Kualitas Kepemimpinan Nasional terhadap Ketahanan
Nasional.

1. Tantangan Bagi Kepemimpinan Nasional

Apabila negara Indonesia ini dipandang sebagai sebuah organisasi
besar yang dikelola secara moderen, memiliki suku bangsa, agama, dan
bahasa yang beragam. Sebagai negara maritim atau kepulauan (kurang
lebih 1.704 pulau), dengan jarak setiap wilyah cukup panjang, terdiri dari 34
Provinsi, 528 kabupaten/kota, 6.994 kecamatan, dan 81.253
desa/kelurahan, berbatasan 10 negara, dengan jumlah penduduk 250 juta
lebih, dan lain sebagainya. Kondisi seperti itu, membutuhkan suatu
kepemimpinan nasional yang kuat, karena semakin berkualitas
kepemimpinan nasional, semakin berkontribusi positif terhadap ketahanan
nasional. Artinya, kepemimpinan nasional mempunyai korelasi positif
terhadap ketahanan nasional. Semakin berkualitas kepemimpinan nasional,
semakin menguatkan dan memperkokoh ketahanan nasional.

Demikian juga dengan kondisi eksternal, dimana era globalisasi saat
ini merupakan suatu tantangan besar bagi kepemimpinan nasional. Batas
geografis suatu negara hampir tidak jelas lagi, interaksi komunitas antar