Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

publik yang luas memperhatikan azas kebhinekaan dan menyatukan ide
yang bertentangan dengan jalan mufakat. Pimpinan yang otoriter akan
melakukan hal sebaliknya, meniadakan partisipasi dan mengambil
keputusan sepihak. Demokratisasi dapat dilihat sebagai kontestasi
kepentingan antara berbagai pihak sebagai manifestasi dari munculnya
partisisipasi politik dari berbagai komponen-komponen demokrasi seperti
supra-struktur politik: lembaga penyelenggara negara (legislatif, eksekutif,
judikatif) dan infra-struktur politik: partai politik, kelompok kepentingan,
media dan elit politik. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai antidot,
pedoman bagi proses kontestasi. Sehingga demokrasi saja tidak cukup
untuk dipraktikan di negeri ini, melainkan demokrasi yang berhaluan
Pancasila yang cocok dengan karakter, sifat, moralitas local indegeneus
masyarakat Nusantara.

10. Tinjauan Pustaka
Iwan Nugroho dalam makalah yang disampaikan pada Kongres Pancasila

ke 3 di Universitas Airlangga, berjudul “Peran kepemimpinan nasional Dalam
implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan
pembangunan nasional” membahas tentang peranan pimpinan yang menjadi
penggerak dan motivator seluruh komponen bangsa. Bagi bangsa Indonesia,
yang dibutuhkan adalah sistem kepemimpin nasional yang dapat menjalankan
visi pembangunan nasional dilandasi nilai-nilai falsafah Pancasila. Sedangkan
suatu makalah yang disusun Agustam, Dosen Universitas IAIN Radin Intan
Lampung berjudul “Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam
Sistem Perpolitikan Di Indonesia” membahas tentang kontribusi nilai-nilai
Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Demikian pula kajian yang dilakukan oleh J Tjiptabudy membahas
“Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila Di Era
Reformasi” yang menyebutkan argumentasi bahwa nilai-nilai Pancasila semakin
diperlukan pada masa kini karena telah hampir satu dasawarsa ditinggalkan.