Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

48

tenaga kerja masih tergolong miskin dan mereka umumnya hanya dapat
sekedar memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya saja. Indikator kemiskinan
tersebut dapat dilihat dari pendapatan per- kapita yang sebagian besar masih di
bawah pendapatan per-kapita rata-rata nasional, kondisi perumahan tenaga
kerja (terutama untuk blue collar dan sektor informal) yang masih kumuh dan
tingkat kemampuan inovasi dan adopsi mereka terhadap teknologi maju juga
relatif rendah.

Kondisi di atas, tentu lambat laun akan menimbulkan permasalahan
yang kompleks dan akhirnya juga akan menghambat pembangunan nasional.
Diperkirakan kondisi ini terjadi karena implikasi masih lemahnya kebijakan sektor
pengelolaan TKI luar negeri yang ada sekarang, utamanya yang berpihak dan
melindungi mereka dalam kegiatan usaha dan kehidupannya.

Kenyataan lain yang menunjukkan implikasi masih lemahnya kebijakan
sektor ketenagakerjaan terhadap pembangunan nasional adalah masih belum
tuntasnya penanganan masalah illegal migrant workers oleh para PPTKIS,
utamanya di daerah-daerah perbatasan negara. Selain itu juga, belum kuatnya
kebijakan yang ada, mengakibatkan pemanfaatan sumberdaya manusia secara
nasional belum seimbang dan optimal. Kondisi ini selanjutnya dapat
menyebabkan dua efek negatif yang akan menurunkan devisa negara, yaitu di
daerah yang terlalu padat penduduk tingkat perekrutan secara ilegal akan rawan
terjadi konflik horisontal antar- pelaku usaha, sedangkan di daerah yang belum
menjadi sumber calon TKI akan rawan terhadap kecenderungan untuk
melakukan proses ilegal yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan
nasional.

14. Pokok-pokok persoalan yang ditemukan

Berdasarkan kajian di atas, ditemukan beberapa pokok persoalan yang
menyebabkan belum optimalnya pengelolaan TKI luar negeri, yaitu:

a. Banyaknya TKI Ilegal.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah Indonesia
berhubungan dengan pengelolaan TKI luar negeri adalah masalah TKI ilegal.