Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

20

bangsa supraetnis yang mengatasi perbedaan etnis dan ras. Sejauh ini pihak-pihak
yang berkonflik masih bersikeras pada pendirian masing-masing. Belum adanya titik
temu mengenai hal-hal tersebut menyebabkan situasi politik berada dalam status quo
dimana pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah terhalang untuk
berpartisipasi dalam politik formal dan pada saat yang sama kebijakan pemerintah
kekurangan legitimasi.

b. Diplomasi. Di fora internasional, posisi Indonesia senantiasa menjadi pihak
yang cenderung defensif dalam menghadapi issu-issu yang berkembang tentang
Papua. Para diplomat Indonesia belurn mampu untuk meyakinkan kelompok
masyarakat tertentu di luar negeri yang dengan berbagai dalih dan kepentingan
tertentu memberi dukungan terhadap kelompok separatis Papua. Dukungan terhadap
kelompok separatis sebanarnya sangat kecil, namun memiliki gaung yang sangat
besar. Dukungan tersebut bukan berasal dari negara, tetapi hanya datang dari
perorangan (non state actor) atau NGO yang memiliki kepentingan tertentu terhadap
Papua, seperti Eny Faleomavaega (senator AS dari Partai Demokrat yang berasal
dari Samoa), Lord Harris dan Andrew Smith dari Parlemen Inggris serta beberapa
kelompok NGO. Dukungan paling besar datang dari negara-negara kecil di kepulauan
kawasan Pasifik seperti Vanuatu, karena alasan persamaan ras24

Dukungan politik di luar negeri tersebut dimanfaatkan oleh perwakilan
kelompok separatis politik yang bergerak di luar negeri. Sayap politik GSP/P luar
negeri banyak memanfaatkan momen yang dinilai menguntungkan gerakan mereka.
Basis mereka di luar negeri antara lain di Eropa Barat dan Inggris dimotori oleh Benny
Wenda dan Victor Kaseipo dkk, di Australia dimotori oleh Herman Wainggai dan
Jacob Rumbiak, di Amerika dipelopori oleh Octavianus Motte dkk, di negara-negara
kawasan Pasifik dimotori oleh Andy Ayamiseba dan Frans Ondowame.

Para tokoh separatis politik yang bermukim di luar negeri juga terus berupaya
untuk membawa masalah Papua ke Sidang Umum PBB. Namun upaya tersebut
selalu gagal karena secara resmi PBB telah mengakui bahwa Papua merupakan
bagian integral dari wilayah NKRI. Oleh karena itu mereka mengalihkan upaya
pencarian dukungan dengan cara lain, diantaranya berusaha mempengaruhi
Parlemen Eropa dengan membentuk International Parliamentarian for West Papua

24Dewan Ketahanan Nasional, Naskah Seminar tentang Papua, Bandung, 2008.