Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

24

politik di daerah maupun pusat untuk memperoleh jabatan dan kedudukan untuk
kepentingan politik kelompoknya. Hal ini justru kontra produktif dan cenderung
menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Fenomena ini dimanfaatkan oleh
kelompok separatis dengan memutarbalikkan fakta, bahwa pemekaran daerah
merupakan upaya pemerintah pusat untuk memecah belah rakyat Papua.

d. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan. Kualitas pendidikan di Papua masih
berada jauh di bawah standar nasional. Meskipun program pendidikan menjadi
prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), namun kenyataannya tidak menjadi
prioritas dalam pembagian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Tahun 2013 pendidikan mendapatkan 5 % sedangkan pada Tahun 2 0 09
pendidikan hanya mendapatkan 4,19% dari total anggaran APBD29. Kecilnya alokasi
anggaran pendidikan secara otomatis akan berdampak buruk pada upaya pemenuhan
hak-hak masyarakat di bidang pendidikan, yakni mendapatkan layanan pendidikan
berkualitas. Sebab, penyelenggaraan pendidikan berkualitas butuh dana besar dan itu
merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakannya melalui APBD,
terutama untuk infrastruktur kelembagaan pendidikan, pengadaan sarana dan
prasarana pembelajaran, termasuk juga untuk peningkatan kesejahteraan tenaga
kependidikan. Meskipun begitu tuntutan akan besarnya anggaran pendidikan tidak
secara otomatis menjamin meningkatnya kualitas pendidikan di Papua. Tidak hanya
Pemerintah, banyak kalangan dan praktisi pendidikan melihat rendahnya kualitas
pendidikan di Papua hanya dikarenakan tidak tersedianya infrastruktur pendidikan,
namun program kependidikan yang disusun telah melupakan cultural values yang
hidup di masyarakat Papua. Peningkatan kualitas pendidikan di Papua hanya akan
berhasil jika Pemerintah meletakkan kebijakan pembangunan serta penyediaan
sarana dan prasarana pendidikan dengan memberikan perhatian kepada local
wisdom30.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Papua, terutama untuk masyarakat
yang tinggal di kampung-kampung atau di pedalaman juga disebabkan oleh faktor
alam dan budaya setempat. Masyarakat Papua cenderung hidup terpencar-pencar
dan tidak menetap, sehingga pemerintah sulit untuk menyiapkan sarana pendidikan.
Banyak sekolah yang dibangun, namun jumlah murid sangat sedikit. Faktor lain di luar

29 Muridan S. Wijoyo, op. cit. hal 19.
30 Muridan S. Wijoyo, op. cit. hal 19.