Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

55

selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua,
sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan”. Dengan
demikian Otonomi Khusus dipercaya sebagai langkah awal yang positif untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, apabila Undang-undang Otonomi
khusus ini direvitalisasi pelaksanaannya dan/atau materi hukumnya direvisi sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan orang Asli Papua, akan mempunyai kontribusi
dalam penyelesaian konflik Papua.

b. K o ntrib usi Penyelesaian K o n flik Papua terhadap Keutuhan Negara
Kesatuan R epublik Indonesia. Salah satu esensi kemerdekaan bagi suatu bangsa
adalah terbebas dari ketertindasan (penjajahan), karena kemerdekaan memiliki nilai positif
bagi keberlangsungan kehidupan suatu negara bangsa. Sebagai bangsa yang merdeka,
berdaulat dan dilatarbelakangi oleh keanekaragaman suku, ras, budaya dan Iain-lain adalah
suatu kenyataan logis yang membentuk identitas keindonesiaan. Karenanya menggalang
nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam merajut keindonesiaan adalah hal yang mutlak dan
sangat penting mendapatkan perhatian serius dari setiap komponen anak bangsa, sebab
bila tidak, hasrat persatuan dan kesatuan yang diharapkan dalam “Bhineka Tunggal Ika”
sebagai andagium pemersatu bangsa sekaligus sebagai tiang penyangga eksistensi
kedaulatan NKRI “mungkin” akan tinggal kenangan apabila peristiwa-peristiwa sejarah yang
melatarbelakanginya tidak dipahami dengan baik, karena keberadaan suatu Negara-bangsa
yang dilatari oleh peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu akan memberikan corak tersendiri
bagi dinamika keberlangsungan kehidupan bangsa itu.

Sejarah mencatat bahwa, Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI tidak terlepas
dari berbagai persoalan dan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda yg
pada saat itu masih menguasai Irian (Papua). Dalam perjuangan guna mencapai
tujuan masing-masing pihak, beberapa perundinganpun telah dilalui antara
Indonesia dan Belanda yang dimulai pada suatu perundingan yg kita kenal sebagai
Konferensi Meja Bundar (1949) hingga sampai kepada New York Agreement (1962)
yang menjadi titik terang Integrasi Irian Barat masuk ke Indonesia.

Dari carut-marutnya pertentangan Belanda dan Indonesia, kemerdekaan yang
di usung Belanda bagi Papua (Irian Barat) dikala itu mempunyai dampak tersendiri
bagi masyarakat Papua hingga kini, sehingga protes pun selalu dilayangkan (Pro
Papua Merdeka) kepada pemerintah Indonesia walaupun Papua telah berintegrasi
sejak Pepera tahun 1969. Hal ini pun berkembang ke arah pertentangan dan