Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10

- 12-

perwakilan. Nilai-nilai tersebut merupakan penafsiran dari sila ke IV

Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam penmusyawaratan/perwakilan. Demokrasi di Indonesia yang

terimplementasi pada kekuasaan yang dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk rakyat terealisasi dalam pemilihan umum, dimana rakyat akan

memilih para wakilinya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan

umum, sistem yang dipakai mestinya yang mengarah kepada sistem

yang menjamin pelaksanaan demokrasi sesuai dengan Pancasila.

Sistem pemilihan umum harus menjamin terpilihnya orang-orang yang

berkualitas mewakili setiap elemen rakyat. Sistem Pemilu distrik

akan membantu melakukan seleksi untuk menghasilkan wakil rakyat

yang berkualitas.

Para wakil rakyat ini akan membuat berbagai peraturan yang

akan dilaksanakan oleh eksekutif menuju tujuan nasional (adil dan

sejahtera); terstruktur dalam aturan perundangan. Nilai-nilai keadilan

dan kesejahteraan yang menjadi tujuan bangsa ada pada pasal ke V

Pancasila. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multi etnis,

agama, dan multi kultur sehingga amat rawan bila dikotak-kotakkan

dalam etnis, kultur, agama, ras dan golongan. Indonesia periu

memupuk terns nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang akan

menyatukan bangsa menuju tujuan nasional. Nilai-nilai kebersamaan

ini ada dalam sila ke III Pancasila, dimana nilai-nilai ini tidak boleh

terkoyak oleh para elit politik sectarian dalam kampanye politik

memperjuangkan kemenangan partainya dalam Pemilu. Semakin

banyak peserta Pemilu, semakin banyak ragam elit politik yang

bersaing dan semakin mudah terjadi kampanye negatif mementahkan

nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan.  Untuk itu periu

penyederhanaan sistem kepartaian dalam sistem politik Indonesia.

Kampanye negatif peserta Pemilu seringkali menyentuh nilai-nilai

religious, nilai-nilai toleransi dalam keragaman dimana nilai-nilai ini

merupakan budaya bangsa yang sudah ada sejak dulu dan diadopsi

oleh para foundhing father yang dijadikan sila pertama dalam

Pancasila. Sering pula terjadi pemilihan antar partai baik dalam
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15