Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10

12

   tanpa hams mengabaikan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para
   bapak pendiri bangsa (the founding fathers).

b. UUD NR11945 Sebagai Landasan Konstitusionil

          Sebagai landasan konstitusionil, UUD NRI 1945 memuat tujuan
   nasional, cita-cita luhur bangsa Indonesia mengamanatkan bahwa
   Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yaitu kekuasaan
   dibatasi dan diatur penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan berdasarkan
   kekuasaan semata, semua proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa
   dan bemegara wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran dan
   partisipasi seluruh warga negara dalam menegakkan hukum yang berlaku
   memberikan nilai positif terhadap langkah penegakan hukum. Kedaulatan
  rakyat yang terbentuk melalui demokrasi di Indonesia, diselenggarakan
  secara langsung dan melalui sistem perwakilan, diwujudkan dalam tiga
  pilar kekuasaan, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Penyelenggaraan
  kedaulatan secara langsung sebagai perwujudan demokrasi melalui
  Pemilihan Umum guna memilih anggota lembaga perwakilan dan kepala
  pemerintahan, kedaulatan rakyat disalurkan pula melalui pelaksanaan hak
  dan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendapat
  informasi, kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi
  lainnya yang dijamin dalam UUD NR11945.

          Optimalisasi pemberdayaan fungsi lembaga legislatif baik di tingkat
  pusat maupun di tingkat daerah, sehingga dapat memperkuat sistem
  demokrasi yang berdasar atas hukum (konstitusional) dan prinsip negara
  hukum yang demokratis. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
  dalam negara (vox populi vox dei), kekuasaan adalah berasal dari rakyat,
  oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konstitusi yang diatur didalam UUD NRI
  1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan
  sesuai ketentuan prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum
  dan konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum
  diselenggarakan beriringan sebagai d-ua sisi mata uang yang tak
  terpisahkan.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15