Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar
tercapai rasa keadilandan pemerintahan yang bersih19.

Dari Arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut maka
seluruh daerah termasuk Provinsi Aceh hams mampu menjabarkannya
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Aceh
sehingga diharapkan dalam 5 tahun ke II dari Pencana pembangunan
jangka panjang Nasional di provinsi Aceh dapat tercapai, hal ini akan
berdampak pada kondisi masyarakat Aceh akan tidak mudah
terprovokasi GAM.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71
tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Pada BAB III pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib
menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan tujuan
untuk: mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai
kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran
berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia20.
Fakta di Aceh bahwa KPA (Komite Peralihan Aceh) sampai sa a tin i
melakukan upaya-upaya untuk mengikis nilai nilai kebangsaan
Indonesia dan ideologi Pancasila dengan antara lain pelaksanaan
upacara bendera di beberapa instansi pemerintah dan sekolah kini
tidak lagi mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan
pembacaan teks Pancasila21.Hal ini sangat bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku tersebut.

19 Peraturan Presiden nom or 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan
Wawasan Kebangsaan.
21 Laksmi Sudewo, 2013, “GAM dan Gerilya Politik" Harian Umum PELITA,
http://www pelita.or.id/baca.php?id=33463, Minggu 9 Juni 2013 pukul 1300 wib