Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

13

mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan
nasional, amanat tersebut mengisyaratkan bahwa upaya pemisahan
diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh gerakan
separatisme GAM harus dicegah dan dilakukan langkah tindakan tegas
oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen bangsa lainnya.

e. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Dijelaskan pada Bab II bahwa di tengah kondisi negara yang belum
sepenuhnya pulih dan tantangan global yang makin sulit maka Kondisi
yang aman dan damai telah dipulihkan dan dipelihara di daerah-daerah
konflik.utamanya di Aceh, Maluku, dan Papua.

     Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah
sebagai berikut:

      1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan
     mencapai Indonesia yang sejahtera.

     2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi
     dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada
     tegaknya ketertibanumum, penghapusan segala macam
      diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta
      kebebasan yang bertanggung jawab.

      3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan
      dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan
      pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar
      daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan
      juga 'hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara
      kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula
   10   11   12   13   14   15   16   17   18