Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
28
Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.”7 Disinilah salah satu peran dari
partai politik yakni melakukan rekrutmen dan seleksi kader-kader partai yang
berasal dari rakyat untuk diajukan dalam kompetisi pada Pemilihan Umum yang
akan duduk Menjadi wakil rakyat di pusat maupun daerah dan termasuk kader
terbaiknya untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presdiden sebagai Kepala
Negara dan Pemerintahan.
b. Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD
Teijemahan UUD NRI Tahun 1945 beserta semua hasil amandemennya,
yang berhubungan dengan Pemilihan Umum di atur lebih rinci sesuai tahapan yang
harus dilalui oleh peserta pemilihan umum yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pemilihan umum terdapat dalam UU RI No.08 Tahun 2012 tersebut
Diharapkan dalam proses dan tahapan yang harus dilalui oleh peserta
pemilihan umum, di mana partai politik dalam menjalankan perannya dapat secara
optimal mengajukan dan menempatkan kaider-kader terbaiknya dalam mengikuti
kompetisi, yang nantinya diharapkan setelah terpilih akan menjalankan perannya
sebagai wakil rakyat dan melanjutkan peran partai politik dalam pengembangan
demokrasi Pancasila.
c. Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden RI
Undang-undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga
merupakan salah satu landasan hukum partai politik dalam menjalankan perannya
menyeleksi kader terbaiknya dalam kompetisi Pemilihan Peresiden dan Wakil
Presiden yang akan duduk atau memegang Jabatan sebagai Kepala Negara dan
Pemerintahan. Di mana posisi ini merupakan puncak dari prestasi dari partai politik
sehingga partai politik mampu menjalankan perannya yang lebih besar untuk
mengembangkan demokrasi Pancasila dan memperjuangkan serta
mengimplementasikan amanah rakyat dan para pendidri bangsa yang tertuang
dalam UUD NRI Tahun 1945.
7Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat
RI, Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2011.
