Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

- 42-

Nanggroe No. 8 tahun 2012 membuat rumusan bahwa salah satu tujuan
lembaga Wali Nanggroe adalah untuk “mewujudkan pem erintahan rakyat
Aceh". Dengan kasus ini sebagai contoh, potensi lahirnya qanun-qanun
lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi juga bisa saja terjadi. Jika hal ini terus berlarut-larut, maka energi
bangsa akan selalu habis terkuras untuk menyelesaikan persoalan yang
semestinya telah final, yang justru akan mengundang disintegrasi bangsa dan
menggganggu kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c). Potensi Masuknya Paham Tradisional Keagamaan Ekstrim

Potensi masuknya paham tradisional keagamaan yang ekstrim
dimungkinkan melalui peluang keistimewaan Aceh untuk menerbitkan qanun-
qanun syariat Islam. Hal ini agaknya telah terjadi dalam kasus Qanun Jinayat
dan Qanun Acara Jinayat tahun 2009 yang lalu, meskipun sebagaimana telah
diuraikan, sebenarnya jauh lebih kental nuansa politiknya daripada sungguh-
sunguh berdasarkan alasan ideologis. Akan tetapi dengan kasus ini, terlihat
adanya potensi atau peluang masuknya paham ekstrim yang berbalut isu
syariat Islam dapat terjadi di sini.

Potensi ini terjadi dari peluang yang diberikan Undang-undang yang
memungkinkan D PR Aceh untuk membuat Qanun yang meliputi bidang:
ibadah, ahw ai al-syakhshiyah (hukum keluarga), m uam alah (hukum perdata),
jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah,
syiar dan pembelaan Islam.449 Kemungkinan ini dapat terjadi sejak dari proses
perumusan qanun yang melibatkan partisipasi masyarakat, di mana tidak
tertutup kemungkinan komponen-komponen masyarakat yang berpaham
radikal dan ekstrim akan membonceng masuk dan menyuarakan pemikirannya.
Selain itu celah ini juga dapat diisi oleh anggota legislatif sendiri, baik karena
pemikiran tersebut memang atas dasar ideologi atau karena kepentingan
politis tertentu, sebagaimana terjadi dalam kasus Qanun Jinayat dan Qanun
Acara Jinayat pada tahun 2009 yang lalu.-

49 Lihat pasal 125 Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pem erintahan Aceh.