Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

Rendahnya pendidikan politik para penyelenggara negara
berimplikasi pada perilaku elit yang menyimpang dan mengabaikan
etika politik, sehingga komunikasi politik hanya menjadi kepentingan
sang komunikator atau yang memerintah dan cenderung
mengesampingkan kepentingan target politik atau yang diperintah.
Rendahnya pendidikan politik dari para penyelenggara negara dalam
melakukan komunikasi politik juga akan menimbulkan polemik,
kegaduhan dan kisruh politik, sehingga menjadi kontraproduktif bagi
peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

b. Belum optimalnya rekrutmen dan kaderisasi SDM di bidang
politik.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, rekruitmen dan
kaderisasi SDM dari partai politik akan sangat berpengaruh pada
kinerja di DPR dan tentu juga di eksekutif jika kader partai di jadikan
menteri. Pada saat sekarang kader partai yang di ajukan lebih banyak
unsur pragmatisme yaitu kepentingan sesaat yang mana partai politik
akhirnya merekrut artis, ulama dan pengusaha dimana yang
bersangkutan bisa menarik massa walau secara politik kualitasnya
masih sangat rendah yang penting suara parpolnya terdongkrak.
Kondisi ini seperti terlihat pada saat pemilu sehingga ada kesan di
Indonesia partai politik muncul saat pemilu, fakta di lapangan anggota
DPR pada saat reses tidak turun kelapangan yang seharusnya
menemui konstituenya sekalian mengadakan pengkaderan.

Salah satu efek dari kurang optimalnya komunikasi politik,
terutama antar elit adalah terciptanya politik transaksional yang
dibuktikan dalam proses koalisi. Hal ini, tidak terlepas dari belum
terinstitusionalisasinya dengan baik partai-partai pasca orde baru.
Schmitter, seperti yang dikutip oleh Andres Uffen menjelaskan bahwa
partai politik harus memiliki kapabilitas dalam membentuk
pemerintahan dan melakukan institusionalisasi internal yang baik