Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

29

         a. Rendahnya pendidikan politik para penyelenggara negara.
                Kualitas pendidikan politik para penyelenggara negara akan turut

         menentukan efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi komunikasi
         politik. Para penyelenggara negara wajib memiliki pendidikan politik
         yang memadai agar mampu memahami secara utuh dan menyeluruh
         mengenai tugas dan kewajiban politik mereka sebagai representasi
         rakyat, terutama dalam membangun komunikasi politik yang efektif di
        tengah euphoria demokrasi.

                Ketika para penyelenggara belum memiliki tingkat pendidikan
        politik yang memadai, maka pemahaman tentang tugas, fungsi dan
        kewajiban konstitusional mereka untuk mendengar dan menjaring
        aspirasi publik akan menjadi kurang optimal, sehingga sulit untuk
        ditransformasikan menjadi suatu kebijakan atau keputusan politik
        yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kondisi ini berdampak pula
        terhadap etika politik para penyelenggara negara, sehingga
        berkembang proses komunikasi politik yang kurang santun dan
        mengabaikan nilai-nilai etika. Salah satu dimensi etika politik yang
        patut dicermati ialah “aksi politik" dan hal ini langsung terkait dengan
        perilaku politikus termasuk saat mereka menjalankan proses
       komunikasi politik. Ketika etika politik tidak mampu membentuk
       budaya politik santun, maka penalaran terhadap pesan yang ingin
       disampaikan akhirnya sulit dikomunikasikan dengan baik.23

               Demikian juga, ketika elit politik dan pejabat penyelenggara
       negara belum memahami dan memiliki kualitas pendidikan politik
       sebagaimana yang diharapkan, maka menurut Parreto, elit akan
       cenderung berjuang melawan massa, melawan mereka yang kurang
       berbakat, kurang mampu mencapai posisi kekuasaan dan memiliki
       kecenderungan berkuasa untuk membentuk oligarki-oligarki yang
       mengabdikan diri dan turun-temurun.24 Hal ini yang umumnya terjadi
       dan mungkin banyak ditemukan di Indonesia.

23 Haryatmoko, Etika Politik & Kekuasaan, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), him. 33,
37-38

   Anthony Birch, The Concepts and Theories o f Modem Democracy, 2001, London:
Routledge, dalam ibid, him. 31-32.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18