Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

Maka tidak mengherankan jika berdasarkan data dari Global
Democracy Ranking (GDR)21 tahun 2013, Indonesia menempati
peringkat ke-66. Posisi ini lebih rendah dibawah Thailand yang relatif
lebih sering mengalami gejolak kudeta dan krisis demokrasi dengan
menempati peringkat ke-65. Di samping itu, demokrasi di tingkat lokal
menunjukkan juga persoalan yang cukup serius dari berbagai konflik
selama penyelenggaraan pemilu kepala daerah secara langsung.
Kondisi dan fakta di atas pada akhirnya dapat berimplikasi negatif
terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

b. Implikasi Kualitas Demokrasi Indonesia terhadap
Pembangunan Nasional.

Kualitas demokrasi yang rendah, tentu akan berimplikasi pada
goyahnya pembangunan nasional di fase konsolidasi demokrasi ini.
Pembangunan nasional sejatinya selaras dengan kualitas demokrasi
yang tercipta. Seperti yang sedari tadi dijelaskan, Indonesia saat ini
masih memasuki tahap konsolidasi demokrasi, dan masih sebatas
menerapkan demokrasi elektoral yaitu demokrasi yang oleh Chrstian
Wetzel dan Ronald Inglehart dikatakan sebagai demokrasi dalam
artian sempit. Demokrasi elektoral hanya yang menekankan pada
pemilu yang kompetitif, bebas dan adil, dimana elit memegang
peranan kunci dan mobilisasi sosial memegang peranan yang kurang
penting.22

Dalam kondisi demokrasi yang demikian, dimana penerapan
nilai-nilai demokrasi liberal sudah mulai masuk dan diterapkan dalam
masyarakat, jika ditambah dengan suatu kondisi komunikasi politik
dari penyelenggara negara yang tidak efektif, tentu efeknya akan
besar pada proses pembangunan nasional. Demokrasi yang sejatinya
bertujuan meningkatkan pembangunan nasional dengan mengusung
nilai-nilai kebebasan, justru akan menjadi blunder dan kebebasan
yang ada akan disalah artikan. Contoh yang bisa diambil misalnya

21Global Democracy Ranking 2013, http://democracvrankinq.ora/7Daqe id=738. diakses
tanggal 16 September 2014.
22 Christian Welzel and Ronald Inglehart, The Role o f Ordinary People in Democratization
dalam Journal of Democracy 19, No. 1, January 2008, him. 126.