Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

26

  berimplikasi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia dan proses
  pembangunan nasional.

         a Implikasi Optimalisasi Komunikasi Politik Para
         Penyelenggara Negara terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia.

                Seperti yang dijelaskan di atas, komunikasi politik sangatlah
         penting dalam pemerintahan demokratis. Sebab sebagai
         pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat, maka
         komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah adalah suatu
         hal yang mutlak dan harus bersifat timbal balik. Selain itu, komunikasi
         politik juga penting dalam rangka mewujudkan konsep good
        governance, dimana good governance merupakan suatu
        penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
        bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

                Dampak negatif tidak optimalnya komunikasi politik para
        penyelenggara negara, tentu akan berimbas juga pada kualitas
        demokrasi di Indonesia yang saat ini tengah memasuki tahapan
        konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menurut Larry Diamond
        adalah pembiasaan norma-norma, prosedur-prosedur dan harapan-
        harapan tentang demokrasi- kedalam perilaku aktor-aktor politik.20
        Komunikasi politik, sejatinya merupakan salah satu prosedur dalam
        demokrasi dan pembiasaannya dalaril aktor-aktor politik merupakan
        ha! yang sangat penting dalam fase konsolidasi ini.

               Beberapa masalah yang mungkin akan muncul dalam sistem
       demokrasi jika tidak optimalnya komunikasi politik penyelenggara
       negara adalah kecenderungan praktik politik transaksional, pelayanan
       publik tidak optimal, tidak terjalinnya komunikasi dua arah antara
       pemerintah dan masyarakat yang mana merupakan syarat utama
       pemerintahan demokratis dan kebebasan pers yang disalah artikan.
       Selain itu, karakteristik-karakteristik good governance seperti
       participation (partisipasi), transparency (transparansi) dan
       accountability (akuntabel) juga akan sulit terwujud dalam masyarakat.

20 Larry Diamond dan Plattner MF, Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi,
2000, Jakarta: Raja Grafindo Persada dalam Alim Bathoro, Perangkap Dinasti Politik
dalam Konsolidasi Demokrasi, Jurnal FISIP UMRAH Volume 2, No. 2, 2011, him. 116.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17