Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9

33

  terjadi di Semenanjung Korea karena para pihak cenderung saling melakukan
  tindakan yang bersifat provokatif. Sementara, upaya penyelesaian konflik
  melalui mekanisme perundingan Six Parties Talk masih menemui jalan buntu.
  Kondisi yang ditimbulkan dari konflik intra dan antar negara akan mempengaruhi
 penyelenggaraan pertahanan di setiap negara, termasuk di Indonesia.

 b. Kecenderungan Konflik Kontemporer.

         Pada dekade terakhir, pola konflik bersenjata mengalami perubahan yang
 signifikan. Perkembangan teknologi pertahanan, upaya untuk menghindari
 jatuhnya korban, biaya perang yang tinggi, semakin ketatnya penerapan kaidah-
 kaidah hukum dan konvensi internasional yang terkait dengan perang telah
 mempengaruhi kecenderungan bentuk konflik di dunia.

         Pola untuk menguasai ruang sudah tidak lagi dilakukan secara frontal,
tetapi dilakukan dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat proxy
 war. Tren untuk menguasai suatu negara dengan menggunakan “senjata”
berupa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia, demokratisasi, senjata pemusnah
massal, pemimpin yang tirani, intoleransi, dan korupsi semakin mengemuka.
Pola konflik cenderung menjadi konflik yang asimetris. Penciptaan kondisi lewat
propaganda dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,
termasuk media mainstream jejaring sosial.

        Konflik dikembangkan melalui beberapa tahapan. Pertam a, diisukan
adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia, tuntutan demokratisasi dan reformasi
politik, penggantian pemimpin yang tirani, isu ancaman senjata pemusnah
massal. Kedua, muncul bentuk-bentuk ketidakpuasaan masyarakat di berbagai
aspek kehidupan melalui aksi demonstrasi besar-besaran. Ketiga, munculnya
aksi demonstrasi yang bersifat anarkis yang berubah menjadi kerusuhan sosial
dan konflik antarkelompok masyarakat Keempat, peningkatan konflik komunal
menjadi perang saudara atau perang sipil. Kelima, permintaan mandat atau
resolusi PBB untuk pemberian embargo atau sangsi ekonomi dan perdagangan,
bahkan politik. Keenam, munculnya mandat Dewan Keamanan PB B yang
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14