Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

mempengaruhi perubahan bentuk lahan dan bentang alam wajib
memiliki AMDAL sebagai syarat untuk memperoleh izin lingkungan.

2) Sinkronisasi penerbitan izin usaha pertambangan terhadap UU
Kehutahan
Berbicara tentang sinkronisasi penerbitan izin usaha
pertambangan terhadap UU Kehutanan, maka yang perlu dilihat
adalah aturan yang terkait dengan izin usaha yang terdapat UU
Kehutanan, yaitu:

a) Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya
tidak dapat dipisahkan.

b) Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa kawasan hutan adalah
wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap.

c) Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa hutan lindung adalah
- kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi
air laut dan memelihara kesuburan tanah.

d) Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Menteri adalah menteri
yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan.

e) Pasal 24 menentukan bahwa pemanfaatan kawasan hutan
dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada
hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman
nasional.

42