Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

Tahun 2001 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemberantasan korupsi juga semakin gencar dilakukan seiring dengan
berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang
undang ini merupakan ketentuan umum tentang keuangan negara yang
mengatur tentang apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan apa saja
yang termasuk dalam keuangan negara itu, bagaimana merencanakan suatu
anbaran penddapatamn pelanja negara, proses penetapan sebagai sebuah
undang undang, Kemudian pelaksanaannya pengawasan serta pelaporan atas
penggunaan uang negara oleh setiap unit penyelenggaran negara yang
diberikan tanggungjawab dalam mengelola uang negara.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang undang ini mengatur tentang tugas dan wewenang Bendaharawan
negara, termasuk tanggungjawabnya jika terjadi kerugian negara atas keuangan
negara yang dikelolanya.
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang Undang ini mengatur tentang
pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Mengatur juga tentang jenis
jenis pemeriksaan serta bentuk hasil pemeriksaan tersebut dan waktu
penyelasaian dan pelaporan setiap hasil pemeriksaan.
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pem bangunan Nasional; Undang unddang ini mengtur tentang bagaimana
pembangunan nasional direncanakan secara umum sehingga dijadikan sebagai
pedoman dan menyusun sebuah sistem yang terkait dengan pemeriksaan
keuangan negara.

19