Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

Bridgman and Davis (2000)2 memaknai kebijakan pemerintahan
sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang dilakukan untuk
mengatasi pemnasalahan publik. Dalam rangka membentuk
kebijakan publik diperlukan suatu siklus kebijakan. Siklus
kebijakan dimulai dari identifikasi isu-isu, analisis dan
implementasi, kemudian evaluasi dari dampak-dampak kebijakan
yang diharapkan.
b. Efektivitas kebijakan pemerintahan menurut Carter McNamara
(2010)3 adalah kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktor dalam
pemerintahan untuk mendorong pencapaian tujuan kebijakan
yang telah ditetapkan. Efektivitas kebijakan pemerintahan sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dimulai dari factor
perencanaan, implementasi dan evaluasi yang baik.
* c. Kemampuan mencapai tujuan kebijakan pemerintahan atau
efektivitas kebijakan menurut Alan Fenna (1998)4dan Bridgman
and Davis (2000)5sangat dipengaruhi oleh empat indikator pokok
yaitu: input, proses, output dan outcome.
d. Lembaga Adm inistrasi Negara (LAN) memberikan pengertian
g o o d g o ve rn a n c e sebagai proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public
goods and services (kebutuhan barang dan jasa pelayanan
publik).
Menurut LAN, secara konseptual pengertian kata baik (good)
dalam istilah kepemerintahan yang baik (g o o d g o v e rn a n c e )
mengandung dua pemahaman: (1) nilai-nilai yang menjunjung
tinggi keinginan/kehendak rakyat, (2) aspek-aspek fungsional
dari pemerintahan yang efektif dan efisien.

2Bridgman, Peter and Glyn Davis. Trie Australian Policy Handbook, Allen & Unwin.
Australia. 2000
* Carter McNamara dalam Basic Guide To Program Evaluation, diunduh dari
http://www.mapnp org/library/evaluatn/fnl_eval htm.
4 Fenna, Alan. Introduction to Australian Public Policy, Longman. Australia. 1998
* Op_cit,Bridgman. Peter and Glyn Davis.. 2000

16