Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber
pendapatan yang sangat berperan daiam pendapatan daerah.
Terdapat lima jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi dan sebelas jenis pajak yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota. Ada tiga objek dari retribusi daerah
yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi izin
tertentu.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah.
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan
pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota).
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
RPJM Nasionai merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Presiden hasil Pemilihan Umum 2009, dengan
kerangka visi Indonesia 2014 Terwujudnya Indonesia Vang
Sejahtera, Demokratis Dan BerkeadiJan".
14
