Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan
Kabupaten/Kota

9. Landasan Teori.

Kemiskinan absolut mencerminkan suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan
dan pendidikan. Kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakberdayaan
seseorang untuk hidup secara layak. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan
garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu dalam bentuk jumlah maupun nilai pendapatan
(uang). Namun pengukurannya juga dapat mengacu pada jumlah konsumsi kalori, dimana
kriteria pengukuran seperti ini dikenal sebagai pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan
dasar.

Pendekatan biologis yang diajukan Rowntree (Rowntree dan Lavers, 1951)
mendefinisikan seseorang atau suatu keluarga termasuk ke dalam kategori ‘kemiskinan primer’
jika jumlah pendapatannya tidak mencukupi untuk dapat memelihara ‘efisiensi fisik’ guna
mempertahankan keberlangsungan hidup (survival) secara normal. Pendekatan biologis ini
menjadi karakteristik berbagai studi yang menekankan kemiskinan pada masalah kelaparan. Oleh
karena itu, defmisi kemiskinan umumnya diukur dengan pendapatan minimum. Tentunya tidak
semua pihak setuju dengan pendekatan ini. Alasan pertama ialah bahwa kebutuhan nutrisi setiap
orang tidak sama, misalnya tergantung pada iklim dan cuaca maupun pola hidup dan kebiasaan
aktifitas. Selain itu, kandungan nutrisi setiap komoditas pangan tidak sama, bahkan di beberapa
wilayah ditemukan kesulitan untuk memperoleh bahan pangan. Beberapa pihak berargumen
bahwa seharusnya kemiskinan tidak hanya diukur dari pendekatan biologis saja, tetapi juga
ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) non-pangan. Konsep
ini mencakup kebutuhan perumahan (papan), dan pakaian yang memadai, serta kemampuan

15