Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8

material maupun spiritual. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang
    mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, dimana
    perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila. Sistem
    ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi
    seluruh rakyat Indonesia dan amanat Pasal 27 ayat 2, serta Pasal 33-34 UUD NRI 1945.
    Sila kelima inimenjelaskan bahwa semua orientasi berbangsa dan bernegara, baik politik
    ekonomi, hukum, sosial dan budaya, harus dijiwai oleh semangat keadilan menyeluruh
    bagi seluruh rakyat Indonesia (Tjakrawerdaya, 2007). Dengan demikian dapat
    disimpulkan bahwa arti dan makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
    adalah:

• Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
• Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kemakmuran bersama

    menurut potensi masing-masing.
• Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan

    bidangnya.

             Nilai penting Sila Kelima ialah bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan
    kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan
    bermasyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, dikembangkan perbuatan luhur yang
    mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.Harus
    dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan
    kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Aspek pembangunan yang berpihak
    pada rakyat dan aspek pemerataan yang berlandaskan pada latar belakang jiwa
    pembukaan UUD NRI 1945 dijamin dalam pasal 33 serta didukung oleh Pasal 23 ayat
    (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 34. Jadi sudah jelas tersurat, berbagai usaha para pendiri
    bangsa ini untukmenegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlakuan
    adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keadilan di bidang hukum, ekonomi,
    sosial dan budaya. Pemerintah memiliki kewajiban mengusahakan kesejahteraan rakyat,
    sehingga kesejahteraan rakyat diartikan sebagai kondisi tidak miskin dan hal ini jelas
    merupakan amanah konstitusi.

                                                           10
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13