Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Tnternasional;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun
2008 tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah.
h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;
i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun
2005-2025
j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan;
k. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014) telah
menetapkan masalah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan
Pascakonflik sebagai prioritas kesepuluh dari sebelas prioritas
pembangunan nasional.
13

