Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan
Undang-Undang. Pemerintah Indonesia kemudian menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 - 2025
d. Berbagai peraturan terkait, yaitu:
1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2005
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun
2010-2014
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
9. Landasan Teori
a. Teori Tatanan Kehidupan Masyarakat (TKM)
Tatanan Kehidupan Masyarakat adalah sistem kehidupan
masyarakat yang dikelola oleh negara berdasarkan prinsip demokrasi
dan good governance. Pada Sistem Manejemen Nasional
(Sismennas) TKM merupan unsur masukan (input) berupa penyaluran
aspirasi dan kepentingan masyarakat dari Tata Politik Nasional (TPN )
atau tatanan luar untuk di proses oleh Tata Administrasi Negara
(TAN) dan Tata Laksana Pemerintahan (TLP).
Sebagai input atau arus masuk, TKM mempunyai dua fungsi,
yaitu "pengenalan kepentingan” dan "pemilihan kepemimpinan”.
25
