Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum.
Kondisi Perairan Indonesia yang begitu luas mengandung

kerawanan yang cukup kompleks khususnya yang berkaitan dengan
pengamanan wilayah perbatasan laut, mengingat kedudukannya sangat
penting bagi harga diri dan keutuhan NKRI sebagai negara kepulauan
(Archipelagic State), Indonesia memiliki 13.466 pulau besar dan kecil,
dengan total luas wilayah 8.189.000 Km terdiri dari luas perairan 6.279.000
km persegi (76,7%), dan sisanya 1.910.000 Km persegi (23,3%) berbentuk
daratan.9 Di samping itu, posisi strategis kepulauan Indonesia diantara dua
benua dan dua samudra dapat dilalui dan dimasuki dari berbagai arah.
Dengan kondisi tersebut, maka berbagai ancaman, hambatan, tantangan
dan gangguan terhadap wilayah perbatasan laut sangat berpotensi besar
terjadi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu,
pembahasan tentang sistem pengawasan kelautan menggunakan teknologi
informasi harus menjadi pemikiran bersama dalam skala prioritas nasional
agar mampu mewujudkan konsep yang t&pat dalam meningkatkan
pengamanan wilayah perbatasan laut. Pengembangan sistem pengawasan
kelautan tersebut tidak dapat dilepaskan dari instrumen input sebagai
landasan pemikiran berupa nilai-nilai luhur bangsa dalam paradigma
nasional yang meliputi Pancasila, UUD NRI Th. 1945, Wawasan
Nusantara, Konsepsi Ketahanan Nasional dan sesuai dengan berbagai
peraturan perundangan yang berlaku.

7. Paradigma Nasional.
| a. Pancasila sebagai Dasar Negara.
Sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi nasional,
Pancasila memerlukan norma (aturan) yang bersifat mengatur

Sumber data Badan Informasi Geospasial berdasarkan hasil survey geografi dar
toponimi dari tahun 2007 hingga 2010 oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
(Timnas PNR). Hasil survey tersebut telah dilaporkan ke United Nations Group of Expert
on Geograpichal Names (UNGEGN).

11