Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
40
e. Politik.
Kondisi politik nasional yang saat ini masih belum stabil karena
banyaknya konflik kepentingan antar kelompok sangat mempengamhi
implementasi pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini akhirnya
berdampak pada semakin sulitnya upaya untuk mewujudkan
pemerataan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kepentingan politik
selalu mengutamakan kepentingan kelompok dan golongannya di atas
kepentingan rakyat banyak, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi
yang diambil merupakan hasil hitung-hitungan matematis mengenai
untung atau rugi yang dapat diraih Semakin besar keuntungan dari
kebijakan ekonomi, maka hal itu yang akan diterapkan, walaupun akan
mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.
Ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila merupakan
cita-cita ideologi ekonomi yang diharapkan seluruh masyarakat, karena
prinsipnya mengutamakan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal inilah
yang ditangkap oleh kalangan elite politik dan partai politik dalam setiap
momen pemilihan umum. Hampir seluruh kandidat mengemukakan
program ekonomi yang berlandaskan pada asas ekonomi kerakyatan.
Namun, dalam penerapannya hingga saat ini, belum ada political will
yang optimal dari para pemangku kebijakan terkait untuk menghasilkan
produk politik dan penganggaran yang berpihak pada pembangunan
ekonomi kerakyatan.
f. Ekonomi.
Kondisi perekonomian Indonesia secara makro mengalami
pertumbuhan yang cukup positif hingga tahun 2013 ini. Menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia secara kumulatif
tumbuh 5,78 persen pada 2013. pertumbuhan Produk Domestik Bruto
(PDB) triwulan IV-2013 dibandingkan triwulan 111-2013 turun 1,42
persen namun bila dibandingkan dengan triwulan IV-2012 tumbuh 5,72
persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2009-2013
mencapai rata-rata 5,9% per tahun yang merupakan pertumbuhan
ekonomi tertinggi. Angka ini juga menunjukkan bahwa di antara Negara
anggota G-20 pada tahun 2012 dan 2013, Indonesia menjadi negara
