Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

10

Selain pasal 33, ada juga pasal lain yang terkait
pembangunan kerakyatan, yaitu: Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34,
peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain
meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi
(2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi,
air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi
sebesar-besamya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap
warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan
yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap diri
bangsa Indonesia dan lingkungannya, dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Wawasan
Nusantara dapat juga diartikan sebagai cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya,
wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan
menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara,
dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh
dalam lingkup Nusantara demi kepentingan Nasional. Hal
tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara
harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh
demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga
produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam
lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia,
tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan
daerah, golongan dan orang per orang.

Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan nusantara
akan menciptakan tatanan ekonomi yang benac-benar menjamin
pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata dan mengaplikasikan batu bangun
wawasan nasional yang terkandung di dalamnya. Di samping itu,
juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber
daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar