Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

25

Fenomena Etnosentrisme dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
(Djohermansyah Djohan. 2005. dalam buku Desentralisasi dan
Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press)

Fakta menunjukkan adanya peningkatan gejala etnosentrisme
di daerah. Paling tidak hal itu tampak dalam lima peristiwa
pemerintahan penting, pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah,
pengisian DPRD, rekrutmen birokrat lokal, dan pembuatan kebijakan.
Pemicu timbulnya etnosentrisme berasal dari pasal yang memberi
kewenangan besar kepada daerah, tetapi eskalasinya berkembang
karena ketidakberesan implementasi kebijakan otonomi daerah. Untuk
mencegah bibit etnosentrisme lebih jauh, sebaiknya dilakukan upaya-
upaya: menyiapkan rambu yang jelas, rinci, dan lengkap dalam
mengatur otonomi daerah dan tegas dalam pengawasan; pemerintah
pusat sebaiknya membuka kantor pengawasan pengembangan
otonomi daerah di lima pulau besar; Struktur organisasi Departemen
(kementerian) Dalam Negeri perlu diperbarui dari pendekatan sektoral
ke pendekatan kawasan (regional); aktor politik lokal harus terus
menerus diberi pencerahan berupa peningkatan pengetahuan,
kecakapan berpolitik, dan perluasan wawasan kebangsaan.

Refleksi Realitas Otonomi Daerah, dan Tantangan ke Depan
(Syarif Hidayat. 2000. dalam buku Refleksi Realitas Otonomi Daerah
dan Tantangan ke Depan. Jakarta: Pustaka Quantum)

Terdapat tiga persoalan mendasar implementasi kebijakan
otonomi daerah yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu: (1)
political commitment dari pemerintah pusat dan political will dari
pemerintah daerah untuk menata kembali hubungan kekuasaan
pusat-daerah; (2) Pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah yang
lebih didasar oleh ‘itikad’ untuk memperkuat kemampuan keuangan
daerah (bukan sebaliknya), (3) perubahan perilaku elit lokal dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.