Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

26

Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi (Sutoro
Eko, 2006. makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya
“Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui
Desentralisasi”, yang diselenggarakan oleh kerjasama antara
Perkumpulan Prakarsa Jakarta dan Institute for Research and
Empowerment (IRE), Yogyakarta 25-26 Juli 2006.)

Praktik desentralisasi dan otonomi daerah memperlihatkan dua
kenyataan yang berbeda. Kenyataan pertama: sebagian besar daerah
(kabupaten/kota) tidak melakukan atau gagal mempromosikan
kesejahteraan. Kenyataan kedua: sebagian kecil daerah
(kabupaten/kota) yang terus-menerus mempromosikan kesejahteraan.

Kenyataan pertama umumnya digambarkan oleh kondisi
pemerintahan daerah yang berjalan apa adanya (taken for granted),
atau yang paling ekstrem anggaran daerah digunakan untuk
kepentingan elit daerah dan lebih banyak dialokasikan untuk belanja
aparatur (rutin) ketimbang untuk belanja publik (pembangunan).

Kebijakan/program yang mempromosikan jalan kesejahteraan
memang sangat beragam. Pertama, kebijakan/program yang
mengarah pada pengurangan kemiskinan. Sejauh ini memang
program pengurangan kemiskinan menjadi agenda nasional, misalnya
melalui pembentukan institusi sekretariat penanggulangan
kemiskinan. Di setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) selalu terdapat klausul pengurangan kemiskinan
yang menargetkan pengurangan kemiskinan secara signifikan dalam
tempo 5 tahun.

Kedua, paralel dengan agenda pengurangan kemiskinan
adalah pengembangan (pemberdayaan) ekonomi lokal. Setiap daerah
tentu mempunyai agenda mesti mempunyai agenda pemberdayaan
ekonomi lokal, meski skema yang ditempuh bervariasi dan sebagian
besar berlangsung secara parsial. Beberapa skema yang muncul
antara lain pengambangan dana bergulir (micro finance), koperasi,
industri kecil (UKM), pasar tradisional, pertanian organik, agrowisata,
dan Iain-lain. Tidak sedikit daerah juga membuka masuknya modal