Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

26. Strategi

Strategi 1: Menerapkan Model Manajemen Berbasis Sekolah yang lebih Optimal dalam
Sistem Pendidikan Nasional sebagai aplikasi Sismenas

Strategi yang ditawarkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam
Negeri menyamakan persepsi tentang penerapan model MBS dalam mengelola satuan
pendidikan. Kemudian Gubemur, Bupati dan Walikota mendapatkan arahan yang jelas dari
Kemendiknas dan Kemendagri tentang pelaksanaan pendidikan menggunakan model MBS,
sehingga kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi satuan
pendidikan sesuai perintah UUSPN No. 20 tahun 2003 tentang penerapan model MBS pada
semua jenjang dan jenis sekolah yang menjadi tanggungjawabnya

Kesamaan persepsi ini akan memberi kekuatan pada satuan pendidikan secara mandiri
mengembangkan inovasi dan kreatifitas sesuai hak dan kewenangan yang melekat pada
satuan pendidikan. Strategi penerapan model MBS dalam sistem pendidikan nasional
(Sisdiknas) akanmemberi ruang yang cukup bagi satuan pendidikan untuk menanamkan
ideologi Pancasila dalam perilaku sehari hari di sekolah. Mempelajari Pancasila secara
akademik dan kurikuler di sekolah telah mendapat porsi dalam mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun penguatan ketika peserta didik berinteraksi
dengan temannya, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan personel lainnya, dengan
tamu proses pembudayaan nilai nilai Pancasila belum secara spesifik ditanamkan baik saat
belajar di kelas, saat istirahat, saat datang dan pergi sekolah dan sebagainya.

Strategi penanaman ideologi Pancasila dimulai dari contoh perilaku yang ditampilkan
pendidik, pimpinan sekolah, pejabat pemerintah yang mengurusi sekolah, pengurus yayasan.
Perilaku dan keteladanan mereka ini yang penuh muatan ideologi Pancasila menjadi contoh
dan teladan bagi peserta didik baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan
ekstrakurikuler. Ketika para pendidik dan pimpinan sekolah menunjukkan egoismenya dan
tidak menunjukkan etika yang benar, maka peserta didik akan menentukan sikapnya sendiri
yang menurutnya benar, maka perilaku yang demikian ini menjadi sulit dikontrol, dan
berpotensi berperilaku menyimpang. Perilaku yang memenuhi etika Pancasila juga
ditunjukkan oleh pejabat birokrasi yang mengurusi pendidikan, jangan sampai muncul berita
bahwa mereka korupsi, narkoba, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya. Karena perilaku
yang demikian ini akan menurunkan kepercayaan peserta didik kepada pejabat pemerintah,
dan peserta didik menjadikan hal itu sebagai pembenaran atas perilaku menyimpang yang
dilakukannya. Strategi penanaman nilai nilai Pancasila dalam perilaku sehari hari oleh
penentu kebijakan pihak eksekutif maupun legislatif menjadi sangat penting terlebih dalam
merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

72