Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

8

BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum.

Fenomena demokrasi dan reformasi yang sedang dilalui Bangsa
Indonesia semenjak transfonmasi pemerintahan dari Orde baru kepada Orde
Reformasi dihadapkan suatu kondisi krisis multi dimensi yang berkepanjangan .
Kompleksitas krisis di segala bidang itu meliputi krisis politik, ekonomi, sosial,
budaya, hukum dan keamanan. Ketertibatan generasi muda dalam berbagai
aksi terorisme juga merupakan bentuk krisis moral dan persoalan bangsa, yang
memerlukan suatu kajian mendalam. Pada sisi lain, moral dan etika elit politik
semakin merosot, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme semakin berkembang.
Sementara angka kemiskinan dan pengangguran semakin melonjak, tenmasuk
juga supremasi hukum yang semakin tidak jelas.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human
Development Index (HDI) Indonesia tahun terakhir (tahun 2010) masih
menunjukkan capaian yang belum menggembirakan yaitu dengan indeks 0,600
yang menempatkan Indonesian pada ranking ke-108 (pada level Medium
Human Development) dengan rindan Life expectancy o f birth = 71,5, Mean
years o f schooling = 5,7, Expected years o f schooling = 12,7, GNI per capita =
3,957, GNI p er capita minus HDI rank = 2, Non income HDI value = 0,663).

Penegakan hukum yang kurang konsisten adalah moralitas pegawai, baik
sebagai atasan maupun bawahan, orang taat beragama maupun orang atheis,
sebagai pengawas maupun orang yang diawasi, maka faktor moralitas sangat
dominan. M oralitas rendah di setiap lini kehidupan tidak akan memperdulikan
sanksi hukum, resiko sosial, resiko jabatan dan pekerjaan yang kemudian akan
diterimanya, demi untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi. Indeks
persepsi korupsi Indonesia 2006 adalah (2,6), angka ini termasuk buruk kalau