Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

Sebelumnya, Polri merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI) yang terkesan militeristik, kaku dan otoriter. Dalam
praktiknya, Polri lebih mengutamakan penindakan terhadap pelaku kriminal
daripada upaya yang bersifat perlindungan, pengayoman dan pelayanan
masyarakat. Sebagai akibatnya, tercipta suatu kondisi dimana Polri berperan
sebagai subjek, sedangkan masyarakat sebagai objek. Hal ini semakin tampak
dengan adanya TAP MPR Nomor ll/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan
Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Swakarsa, Polri bertugas sebagai ujung tombak terdepan23.

Reformasi Polri sebenarnya sudah terjadi pada bulan April 1999, ketika
Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun
1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan
ABRI. Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan
lain berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI,
dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini
mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru24.

Dalam kenyataannnya, Polmas merupakan komitmen Polri untuk
meningkatkan kualitas profesionalisme pada tataran yang lebih tinggi, sehingga
mampu membangun kemitraan dengan kepolisian di negara yang lebih maju.
Hal ini terlihat dalam pengutamaan aspek ’Kemitraan’, yang ternyata sejalan
dengan prinsip yang berlaku di Bureau o f Justice Assistant, Amerika S e rik a t:
One o f the core components o f community policing is community partnership.
Therefore, an early measure o f effectiveness will be the number and type o f
community partnerships that have been formed. The cooperation and
participation o f community members is necessary to deter crime and reduce
the fear o f crime in the neighborhood25.

Sebelum konsep Community Policing diluncurkan, penyelenggaraan
tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban
maupun penegakan hukum di Indonesia berlangsung secara konvensional.

Kebijakan dan Strategi-Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas
Polri. Diunduh melalui: http://www.polres-jember.jatimpolri.net/media/other/kebijakan.doc. [25/04/2011],

"Reformasi Kepolisian Republik Indonesia". IDSPS dan Rights & Democracy Canada. Dunduh
melalui:http://idsps.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=68<emid=15.
[25/04/2011].
5 Bureau of Justice Assistance. Agustus 1994. “Understanding Community Policing - A Framework for
Action\ Diunduh melalui: http://www.ncjrs.gov/pdffiles/commp.pdf. 25/04/2011, Hal. 45.