Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

47

produk Jawa Barat yang harus dicapai melalui peningkatan produktivitas
dan efisiensi usaha, perbaikan kualitas dan standarisasi melalui penerapan
teknologi produksi.

Sejalan dengan semakin ketatnya persaingan untuk memperoleh
pangsa pasar, para pelaku usaha mengembangkan strategi pengelolaan
rantai pasokan (Supply Chain Management/SCM) yang mengintegrasikan
para pelaku dari semua segmen rantai pasokan secara vertikal ke dalam
usaha bersama berlandaskan kesepakatan dan standarisasi proses dan
produk yang bersifat spesifik untuk setiap rantai pasokan.

Kemampuan suatu rantai pasokan itu dalam menyikapi permintaan
konsumen menyangkut mutu, harga, dan pelayanan. Kunci daya saing
produk antar rantai pasokan itu adalah efisiensi pada setiap segmen rantai
pasokan dan keterkaitan fungsional antar segmen dalam memelihara
konsistensi setiap pelaku dalam memenuhi kesepakatan dan standar yang
digunakan. Untuk menciptakan hal tersebut diperlukan selain integrasi
vertical antar segmen rantai pasokan juga integrasi horizontal antar pelaku
dalam satu segmen, dan di antara para usaha intermediasi (eg. distributor,
pedagang pengumpul) di dalam satu rantai pasokan yang sama. Peran serta
yang bersifat sinergis ini perlu ditopang oleh Kadin dan asosiasi-asosiasinya
dalam mekanisme kerja yang saling menopang dalam menciptakan
dinamika perekonomian daerah ke depan.

f) Partisipasi Masyarakat/Swasta di Daerah dinilai Kurang
Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga perusahaan swasta,

organisasi-organisasi masyarakat, dan warga local semua kurang
berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan daerah yang berdasarkan
saling kerjasama yang memungkinkan setiap entitas untuk menampilkan
kemampuannya dalam spirit kompetitif dan unggulan yang mampu tampil
dalam kancah perekonomian global.

Kondisi saat ini menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang
lebih dominan daripada pemerintah. Dengan demikian, reformasi total
menuntut perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan
pemerintahan publik berdasarkan prinsip good governance yang ditopang