Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11

91

         dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah melakukan
         pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan usaha dari
         BUMN/BUMD baik dalam pemberian bantuan teknis usaha maupun
         dalam pemberian bantuan permodalan dengan beban tidak
         memberatkan masyarakat. Bantuan permodalan yang diberikan baik
         menggunakan dana keuntungan usaha maupun dana Corporate
         Social Responsibility-CSR, serta kemitraan usaha lainnnya seperti
         pemberian pinjaman modal dari BUMN/BUMD kepada para pengrajin
         industri kecil dari bagian keuntungan perusahaan sebagai kewajiban
         mereka untuk membantu masyarakat desa.
    6. Kementrian Komunikasi da Informasi menyediakan sarana informasi
         dan komunikasi yang tepat agar setiap proses dan keberhasilan
         pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat dapat
         dilihat, dipahami, diketahui bahkan dicontoh oleh masyarakat
         lainnya. Penyediaan informasi ini dapat berupa brossur, leflet, buku,
         papan informasi, radio, televisi, internet dan lainnya. Sarana informasi
         dan komunikasi juga diperlukan masyarakat untuk mendapat
          pengetahuan, informasi dan teknologi yang mugkin dapat diterapkan
         di desa. Media sarana informasi seperti internet Mobile sangat
         cocok disediakan pada desa-desa terpencil dan tertinggal yang belum
         memiliki fasilitas internet (warnet). Sudah saatnya Program Internet
         Masuk Desa digalakkan oleh pemerintah termasuk desa-desa yang
         dikelola melalui pemberdayaan masyarakat desa.

7) Upaya untuk merealisasikan strategi-7.
 Memperkuat fondasi pertumbuhan perekonomian Daerah, dengan upaya
 sebagai berikut:

    1. Kementrian Perdagangan, BKPM, Kementrian Perindustrian, Dinas
         Perdagangan, dan BKPMD mempertahankan konsistensi antara
         regulasi dengan implementasinya di lapangan;

    2. Dinas Perdagangan Daerah memperbaharui Peraturan Daerah
         (Perda) yang mendukung pembangunan ekonomi;

    3. Kementrian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum melakukan
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16