Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

67

         Dari uraian diatas secara tidak langsung, pengoptimalisasi pelaksanaan
pembangunan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sesuai
yang diharapkan, pada penentuannya akan dapat meningkatkan komunikasi politik
dalam rangka ketahanan nasional kedua negara.

22. Kontribusi Pelaksanaan Pembangunan Sosial-Ekonomi Di Wilayah
Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Komunikasi Politik dan Ketahanan
Nasional Kedua Negara.

        a. Kontribusi Terhadap Komunikasi Politik.

                  Kondisi pembangunan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan
        Indonesia-Malaysia terhadap komunikasi politik adalah setiap program sosial-
        ekonomi merangkumi aspek komunikasi seharusnya melibatkan semua
        lapisan masyarakat, pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, antar
        instansi atau lembaga terkait serta juga antar negara membabitkan
        pemerintah ke, pemerintah. Kondisi geografis di wilayah perbatasan
        Indonesia-Malaysia yang tidak semua kawasannya bisa diakses,
        kependudukan yang tidak merata, potensi sumber kekayaan alam yang
        belum diusahakan sepenuhnya, pahaman ideologi yang masih belum optimal,
        sistem politik yang bersifat desentralisasi dan demokrasi, aspek sosial budaya
        yang terdedah kepada budaya asing melalui teknologi informasi dan
        komunikasi serta kondisi hankam yang masih terhambat sudah semestinya
        akan berkontribusi terhadap komunikasi politik.

                  Disamping itu juga, seperti yang dituangkan oleh U U Nomor 32 Tahun
        2004 terkait otonomi daerah juga berimplikasi terhadap komunikasi politik.
        Melihat kepada kondisi Panca Gatra dan undang-undang terkait serta peran
        dan tanggungjawab pemerintah serta masyarakat keseluruhannya maka
        komunikasi politik ini akan menjadi sangat signifikan disebabkan setiap
        proyek pembangunan itu seharusnya diketahui dan disadari akan
        kemajuannya baik oleh pemerintah itu sendiri maupun masyarakat di
        kawasan perbatasan. Kewujudan keterpaduan dan terkoordinasi antar
        pemerintah, instansi/lembaga terkait dan masyarakat terhadap usaha
        pembangunan sosial-ekonomi di sesuatu kawasan perbatasan juga akan
        meningkatkan efektivitas dan efisiensi hasil proyek pembangunan yang
   10   11   12   13   14   15   16   17