Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4

c. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional

                     Wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti melihat atau
           memandang, yang kemudian diartikan dengan cara pandang bila
           dikaitkan dengan wawasan nusantara. Nusantara itu berasal dari kata
           “nusa” dan “antara" yang berarti pulau-pulau yang diantara.15 Landasan
           visional Wawasan Nusantara merupakan suatu landasan dalam
           menerjemahkan “cara pandang” bangsa Indonesia yang dibentuk dalam
          dua dimensi pemikiran, yaitu dimensi pemikiran realita (kewilayahan)
          dan dimensi pemikiran fenomena (pemanfaatan) yang dijiwai nilai-nilai
          Pancasila dan berdasarkan pada UUD NRI 1945. Suatu pemikiran
          dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk
          mencapai tujuan nasional yang mengutamakan persatuan dan
          kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, yang diorientasikan pada
          perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan, yaitu lautan
          luas yang yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Hal tersebut
          tercermin dalam interaksi “isi” (aspirasi) yang tersalurkan dalam,
          “wadah” (seluruh bangsa Indonesia, Tanah Air Indonesia dan seluruh
          kegiatan kenegaraan) yang hasil interaksinya dicantumkan dalam
          aturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dilaksanakan
          sebagai cerminan dari tata-laku.16 Wawasan Nusantara ini harus
          diaplikasikan kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena
          Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa dengan keanekaragaman
          suku, bahasa, agama dan budaya, dengan kata lain bangsa yang
          sangat heterogen.17

15S t Munajat Danusaputro, Wawasan Nusantara (dalam ilmu politik dan hukum) Buku I, him.
16.
16 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2012. Pokja Bidang Studi Wawasan
Nusantara, Pokok Bahasan: Konsepsi Wawasan Nusantara.
17Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2012. Pokja Bidang Geopolitik, Pokok
Bahasan: Pandangan Geopolitik Indonesia, hlm.5.

                                                            14
   1   2   3   4   5   6   7   8   9