Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

32

kesempatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui
kegiatan ekonomi.

g. Aspek Sosial Budaya. Kebijakan otonomi daerah memberikan
otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya Kabupaten dan
Kota. Hal ini ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan
martabat masyarakat didaerah, memberikan peluang pendidikan politik
dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan
efisiensi pelayanan publik didaerah, dan pada akhirnya diharapkan
pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (good governance).
Namun implementasi sebuah kebijakan bukanlah hal yang sederhana,
karena menyangkut dimensi interpretasi, organisasi, dan dukungan
sumber daya yang ada. Masyarakat sudah kritis mempertanyakan
keseriusan dari implementasi kebijakan ini mengingat tata
kepemerintahan berhadapan dengan dua kepentingan yang sering kali
bertentangan secara diametris, yaitu kepentingan daerah yang sudah
sangat mendesak, serta kepentingan pemerintah pusat yang sudah
menikmati kekuasaan yang sangat lama dan tentu saja enggan
berbagai kekuasaan tersebut diserahkan. Karena itu kemudian muncul
berbagai kesalahan dalam memberikan interpretasi terhadap
kebijaksanaan otonomi daerah ini. Budaya hidup mandiri dan bersosial
yang tinggi perlu dipedomani oleh aparatur pemerintah di daerah
sebagai wujud terhadap pemahaman konsepsi ketahanan nasional.

h. Aspek Pertahanan dan Keamanan. Jika ditinjau dari aspek
pertahanan, maka bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai
ancaman seperti pelanggaran wilayah kedaulatan NKRI dan
meningkatnya intensitas kejahatan trans-nasional. Minimnya
kemampuan pertahanan Indonesia dan lemahnya kontrol dari
pemerintah menyebabkan pelanggaran tersebut dapat terjadi secara
leluasa, sehingga akhirnya merendahkan kredibilitas dan martabat
Indonesia di mata internasional, serta mengakibatkan makin
menurunnya ketangguhan ketahanan nasional bangsa Indonesia.
Upaya pertahanan dan keamanan nasional saat ini, masih terkendala