Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

33

berbagai persoalan mulai dari rendahnya anggaran untuk sektor
pertahanan keam anan, masih rendahnya profesionalisme sebagaian
satuan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas Alutsista. Oleh karena
itu upaya dan cara penyelenggaraan pertahanan dan keamanan
nasional ditentukan dalam kebijakan Hankamnas. Demikian pula
Indonesia masih menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan
illegal logging, illegal fishing, serta berbagai bentuk kejahatan lain yang
dapat mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar.
Pem bangunan pertahanan dan keam anan nasional m erupakan bagian
integral dari pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan
nasional akan meningkatkan ketahanan nasional dan selanjutnya
ketahanan nasional yang tangguh akan lebih m endorong lagi
pem bangunan nasional. Secara tidak langsung, situasi demikian dapat
mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian
bangsa.

13. Implikasi pemahaman konsepsi ketahanan nasional oleh aparatur
pemerintah di daerah terhadap ketahanan pangan dan kemandirian
bangsa.

a. Implikasi pemahaman konsepsi ketahanan nasional oleh
aparatur pemerintah di daerah terhadap ketahanan pangan.

Pem ahaman konsepsi ketahanan nasional oleh aparatur
pemerintah di daerah seperti yang digambarkan diatas menunjukkan
masih terdapatnya kelem ahan-kelem ahan sehingga akan berimplikasi
terhadap ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Keberhasilan
pembangunan daerah sangat ditentukan oleh aparatur pemerintah di
daerah dalam hal ini pemimpin di daerah yang memiliki kewenangan
untuk mengatur, mengarahkan, memberdayakan masyarakat daerah
maupun memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan UU No 32
tahun 2004 tentang otonomi daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah dan
masyarakat daerah diharapkan dapat mengurus rumah tangganya