Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

diktat, penilaian kinerja, hingga sistem penggajian dan pensiun. Di samping
itu, pelaksanaan sistem Pilkada langsung tampaknya memperburuk situasi.9
Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi antara lain juga
disebabkan oleh belum mantapnya pelaksanaan sistem perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja. Misalnya, saat ini masih sulit untuk
memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah dengan anggaran yang
dikeluarkan. Permasalahan lainnya, program dan kegiatan di lingkungan
instansi pemerintah pada umumnya belum sepenuhnya disertai dengan
indikator kinerja yang jelas sehingga sulit diukur pencapaian dan akuntabilitas
kinerjanya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsepsi ketahanan
nasional oleh aparatur pemerintah di daerah adalah peningkatan kualitas
SDM aparatur pemerintah daerah yang diarahkan untuk mewujudkan SDM
aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera. Hal itu merupakan faktor
penting dalam menunjang peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.

Lebih jauh lagi, pemahaman konsepsi ketahanan nasional oleh
aparatur pemerintah di daerah harus memperhatikan wilayah nusantara
mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah
laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang
besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar.10 Oleh sebab itu,
kualitas sangat berkaitan erat dengan kemampuan dan pengetahuan. Kondisi
kualitas aparatur pemerintah di daerah yang menurun akan menghambat pula
peningkatan ketahanan pangan dan pembangunan nasional.

Sesuai pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional
bangsa Indonesia, maka ketahanan nasional merupakan perwujudan dari
kondisi sistem (tata pembinaan) kehidupan nasional pada saat tertentu, untuk
melihat sejauh mana kondisi ketahanan nasional dapat gambarkan dalam
berbagai aspek atau fenomena yang disebut gatra-gatra. Sesuai unsur
alamiah yang melekat pada bangsa Indonesia, diperoleh pemetaan pada tiga

9 Hasil survei di sembilan daerah yang dilakukan UGM pada tahun 2008 menunjukkan bahwa
banyak pejabat birokrasi yang kariernya ditentukan bukan oleh profesionalisme dan prestasi
kerjanya, melainkan oleh kedekatan hubungannya dengan tokoh-tokoh politik di daerah.
10Menurut BPS tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sekitar 237 juta jiwa.