Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

69

           potensial dilindungi indikasi geografis, maka diharapkan ada upaya
           pembenahan dalam pendataan dan pendokumentasian aset-aset
           S K A ini. Karena selama ini permasalahan pokok yang dihadapi
           dalam kaitan pengelolaan sumber kekayaan alam dan lingkungan
           hidup, adalah keterbatasan data dan informasi baik mengenai
           kuantitas maupun kualitas S K A daerah. Padahal data dan informasi
          yang akurat akan berpengaruh pada kegiatan pengelolaan dan
          efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber
          daya alam yang ada. Sistem pengelolaan informasi S K A yang
          transparan diharapkan akan melembaga dengan baik sehingga
          masyarakat mudah mendapat akses terhadap data/informasi
          komoditas dan produk potensi indikasi geografis.

                     Kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi
          sumber kekayaan alam tersebut akan berakibat pula pada makin
          meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan S KA dan
          pelestarian lingkungan hidup. Kuatnya kontrol dan keterlibatan
          masyarakat, serta efektifnya penegakan hukum dalam pengelolaan
          sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan
          hal penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam
          memanfaatkan sumber daya alam menjadi lebih luas, sehingga
          mampu meminimalisir potensi konflik.

22. Kontribusi Kewaspadaan Nasional terhadap Perlindungan
Indikasi Geografis Tanaman Pangan yang Diharapkan Terhadap
Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa

         a. Kontribusi Kewaspadaan Nasional terhadap Perlindungan
                   Indikasi Geografis Tanaman Pangan Terhadap Ketahanan
                   Pangan

                            Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan
                    strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara
                    menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat
                    melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu
                    mewujudkan ketahanan pangannya terlebih dahulu.
   10   11   12   13   14   15   16   17