Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

25

pantai, tingginya kasus illegal logging dan illegal fishing, rendahnya
penegakan hukum, belum tersedianya rencana tata ruang "yang
kondusif bagi pengelolaan SKA, dan kurangnya keterlibatan
masyarakat dan swasta dalam pengelolaan SKA. Upaya yang bisa
dilakukan, antara lain: (1) meningkatkan produktivitas komoditas-
komoditas pangan melalui ekstensifikasi untuk memperluas lahan
produksi pertanian guna meningkatkan produksi pangan nasional; (2)
pemerintah memfasilitasi peran serta lembaga/masyarakat untuk
meningkatkan sistem distribusi dan perdagangan pangan lokal dan
nasional sesuai dengan perkembangan globalisasi dan budaya yang
didukung kebutuhan dan potensi daerah. Mengembangkan produk
pangan alternatif berbasis sumberdaya pangan lokal sehingga bisa
meningkatkan diversifikasi pangan dan pengembangan industri
pangan lokal. Telaah dalam tulisan ini sangat komprehensif
menyangkut pengelolaan sumber kekayaan alam nasional, namun
tulisan ini belum sampai mengelaborasi pentingnya perlindungan atas
indikasi geografis tanaman pangan unggulan dan kekhasan dari
suatu daerah sebagai SKA yang dapat meningkatkan produktivitas
dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

b. Fathurahman, dalam Taskap PPRA XLIV Lemhannas RI tahun
2010 membahas tentang implementasi konsep wawasan nusantara
dalam pengelolaan sumber daya alam, antara lain, mengemukakan
bahwa kebijakan dalam pengelolaan SDA harus selalu berdasar pada
kepentingan nasional, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
Diimplementasikannya konsepsi wawasan nusantara dalam
pengelolaan SDA maka semua kebijakan harus mengacu kepada
pencapaian tujuan bersama dalam wadah NKRI, peraturan yang
dibuat harus jauh dari kepentingan individu, kelompok dan golongan
sehingga lebih berkeadilan untuk kepentingan bersama. Tulisan ini
masih melihat pengelolaan sumber kekayaan alam Indonesia secara
makro, belum melakukan kajian yang lebih spesifik seperti misalnya
terhadap kebijakan perlindungan Indikasi Geografis.