Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
49
e. Politik. Peranan kelembagaan Pemerintahan melalui
kebijakan politik menjadi sangat penting dalam rangka
m em berdayakan produk pangan lokal, sehingga pemanfaatan dan
pengelolaan sumber kekayaan alam dapat dirasakan kemanfaatannya
secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pasang surutnya
ketahanan pangan di Indonesia tidak lepas dari kebijakan-kebijakan
yang ada. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pangan sudah
kadaluarsa, sehingga berpotensi merugikan para petani. Salah
satunya adalah UU no 7 tahun 1996 tentang mengamanatkan bahwa
Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Artinya adalah baik diminta maupun tidak diminta
setiap komponen bangsa berkewajiban menyelenggarakan dan
m engadakan kegiatan ketahanan pangan. Namun di sisi lain juga
mengandung kebijakan yang terlampau liberal di bidang pangan yang
berakibat masuknya impor pangan begitu deras masuk ke tanah air,
sehingga produk pangan lokal kalah bersaing.
f. E ko n o m i. Berkembangnya kegiatan perekonomian membawa
konsekuensi semakin besarnya permintaan akan tanah untuk berbagai
keperluan pemukiman, kawasan industri, jalan dan lain-lain. Keadaan
ini menyebabkan terjadinya alih fungsi (konversi) lahan pertanian
pangan. Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian,
terutama di Pulau Jawa, tidak hanya merusak sistem irigasi yang
sudah terbangun, tetapi juga semakin menurunkan produktivitas
tenaga kerja di perdesaandengan meningkatnya rumah tangga petani
gurem. Jika hal itu dibiarkan, sangat sulit untuk menurunkan angka
kemiskinan di perdesaandan mengendalikan migrasi ke kota-kota
besar sehingga pada gilirannya akan membebani dan memperburuk
permasalahan di perkotaan. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ini
akan berdampak sistemik pada ketahanan pangan nasional.
