Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

57

c. Pemahaman Wawasan Kebangsaan.

Pemahaman para elit pemimpin terhadap wawasan kebangsaan
diharapkan mampu melahirkan Kepemimpinan Nasional yang berwawasan
kebangsaan yang nasionalis sehingga dapat memelihara dan menciptakan
keharmonisan kehidupan kebangsaan demi tercapainya persatuan dan
kesatuan bangsa. Maka dengan wawasan kebangsaan yang kuat para
pemimpin nasional akan mampu mewujudkan pembangunan etika politik
masyarakat yang lebih baik. Untuk mewujudkan kepemimpinan nasional yang
memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang mantap, tentunya
membutuhkan waktu. Dengan melalui suatu proses yang berlangsung secara
gradual, bertahap dimulai dari terciptanya persepsi yang sama tentang
menyelenggarakan negara, perubahan sikap dan perilaku pemimpin dalam
berpolitik yang beretika yang diharapkan sehingga dapat menjadi contoh dan
panutan oleh masyarakatnya. Kesamaan persepsi terhadap paradigma nasional
sangat diperlukan, karena pada hakekatnya merupakan dasar tumpuan bagi
bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama yakni tujuan nasional.
Oleh karena itu pemimpin nasional tingkat puncak, sebagai obyek dan sekaligus
sebagai subyek pelaku pengambil keputusan, harus dapat memahami
kandungan paradigma nasional tersebut serta harus dapat pula dijadikan
sebagai landasan berpikir untuk mencari solusi terhadap berbagai upaya
pemecahan permasalahan-permasalahan bangsa. Pemahaman wawasan
kebangsaan bagi elit pemimpin dapat menyadarkan dan mengembangkan rasa
cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara, berjiwa kenegarawanan yang
dapat menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan diharapkan juga dimiliki oleh
seluruh kalangan masyarakat untuk dapat bersinergi dengan pemimpin dalam
berpartisipasi membangun dan mewujudkan etika politik bangsa. Untuk itu
perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya :

1) Pendidikan. Perlunya meningkatkan latar belakang pendidikan
masyarakat untuk memudahkan pemahaman akan hakekat dan makna
dari wawasan kebangsaan.

2) Kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan nasional harus