Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

36

Kerugian negara akibat kegiatan ini diperkirakan sebesar Rp 30 trilyun
per tahun, dengan estimasi 25% ikan di perairan Indonesia ditangkap
secara illegal (perkiraan FAO, 2003) dari total potensi 6,4 juta ton berarti
= 1,6 juta ton. Penanganan Illegal fishing belum optimal, hal ini ditandai
dari masih banyaknya kapal asing melakukan penangkapan tanpa izin,
melanggar ketentuan izin dan pemalsuan dokumen. Pelanggaran oleh
kapal Indonesia juga terjadi cukup intensif, antara lain dokumen tidak
lengkap, menyalahi fishing gorund, penggunaan bahan beracun dan
lain-lain.
Gangguan Illegal fishing terhadap kawasan konservasi perairan
disebabkan sampai saat ini kawasan konservasi belum terpetakan
dalam peta pelayaran internasional, sehingga pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan sangat merugikan kawasan konservasi dan belum dapat
dilakukan tindakan tegas menyangkut lemahnya perangkat aturan
terkait posisi geografi kawasan konservasi. Dengan kondisi negara yang
serba terbatas, terutama kekuatan laut untuk pengawasan dan operasi
di laut, diperlukan sinergi antar aparat penegak hukum di laut dan
kerjasama dengan pengelola kawasan konservasi. Sinergi dalam suatu
kekuatan dan pengorganisasian sampai saat ini belum optimal
pelaksanaanya, Fungsi pengadilan perikanan juga harus ditegakkan
disertai upaya penyadaran diharapkan mampu mengikat pertahanan
dan keamanan diwilayah laut, sehingga fungsi konservasi untuk
pertahanan dan keamanan negara dapat dioptimalkan.

13. Implikasi Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan terhadap Kesadaran Politik
Masyarakat Pesisir dan Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir
terhadap Ketahanan Nasional
Kawasan konservasi perairan dalam pandangan wawasan

nusantara harus mampu diimplementasikan sebagai penggerak ekonomi,
kesejahteraan sosial masyarakat serta meningkatkan kesadaran politik
masyarakat pesisir. Kawasan konservasi mampu mengokohkan status
hukum kewilayahan utamanya bagi wilayah pulau-pulau kecil terluar yang
rentan dari ancaman disintegrasi dan penguasaan negara lain.
Implementasi wawasan nusantara dan peningkatan pendidikan politik
masyarakat pesisir menjadi bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam