Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5

33

    Indonesia. Konflik horisontal antar kelompok nelayan dan antar daerah
    dalam perebutan wilayah tangkapan, klaim wilayah laut atas daerah
    tertentu, menunjukan belum melekatnya ideologi Pancasila dan belum
    dikedepankannya nilai persatuan.
    Pemahaman Ideologi wilayah secara administratif dan secara ekologis
    sumberdaya ikan memang sangat kompleks, karena ikan bergerak dari
    satu daerah ke daerah lain, nelayan mencari ikan mengikuti daerah di
    mana ada ikan. Sementara euforia otonomi daerah ditafsirkan keliru,
    terutama pengkavlingan laut, seolah-olah wilayah laut adalah juga
    menjadi teritorial atau wilayah kedaulatan daerah. UU no 32 tahun 2004
    secara tegas menyatakan bahwa keweangan daerah di wilayah laut
    adalah kewenangan pengeloaan administratif dan bukan kewenangan
    kedaulatan.
    Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di satu sisi harus
    dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan, dimana tiap warga
    negara mempunyai hak yang sama dalam menikmati potensi perikanan
    dan upaya pelestariannya. Di sisi lain pembangunan perikanan juga
    harus selalu berdasarkan kepada persatuan, karena wilayah perikanan
    adalah satu wilayah Indonesia sebagaimana prinsip nilai Wawasan
    Nusantara

e. Politik. Pada umumnya kesadaran politik masyarakat masih rendah
    akibat kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
    sumberdaya kelautan maupun konservasi, baik dalam hal pendidikan,
    penyadaran, sosialisasi, pembentukan kelembagaan masyarakat akan
    memberi dampak buruk pada kelancaran pelaksanaan pengelolaan
    kawasan konservasi perairan. Kurangnya kesadaran sebagai warga
     negara yang memiliki hak dan kewajiban politik dalam pemerintahan
    juga melemahkan fungsi check and balance dari masyarakat terhadap
     pelaksanaan pembangunan kelautan dan konservasi sumberdaya ikan.
     Lemahnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan
     pembangunan juga akan mengurangi kualitas kegiatan pembangunan
     yang dilakukan. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan
     prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dampak dan manfaat
     pembangunan akan semakin jauh dirasakan oleh masyarakat.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10